Casmiatun: Aktualisasi perwujudan wawasan nusantara

MEMPERKOKOH KETAHANAN NASIONAL

DALAM PEMBANGUNAN MENGHADAPI ERA GLOBALISASI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada saya, sehingga makalah ini dapat saya selesaikan tepat waktu. Sesuai dengan mata kuliah kewarganegaraan, sebagai warga negara yang baik kita memerlukan suatu konsepsi berupa wawasan nusantara dalam menjalani kehidupan. Karna wawasan nusantara merupakan cara pandang suatu bangsa yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensi yang serba terhubung dan dalam pembangunannya di lingkungan nasional, regional serta global.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk semua pihak, terutama dosen mata kuliah pendidikan kewarganegaraan Bpk. Moesadin Malik. Ir.,M.Si yang telah mengajarkan saya dan teman-teman di kelas sehingga dapat menambah wawasan saya terutama dalam materi ini yaitu tentang “Wawasan Nusantara” dan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya makalah ini.

Makalah ini di buat berdasarkan tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang di bimbing oleh Bpk. Moesadin Malik. Ir.,M.Si. Besar harapan saya, makalah ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan Saya menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karna itu, segala kritik dan saran untuk kebaikan sangat saya harapkan atas kekurangan penulisan ini saya mohon maaf, semoga makalah ini dapat diterima dengan baik.

Penulis

Casmiatun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ................................................................................ i

KATA PENGANTAR ……...........………………………………........... ii

DAFTAR ISI ............................................................................................. iii

BAB I PENDAHULUAN....................................................................... 1

1.1. Latar Belakang............................................................................ 1

1.2. Rumusan Masalah....................................................................... 2

BAB II PEMBAHASAN.......................................................................... 3

2.1. Definisi Dana Pensiun................................................................ 3

2.2. Pendiri dana pensiun.................................................................. 3

2.3. Struktur organisasi badan hukum dana pensiun.................... 5

2.4. Jenis-jenis Dana Pensiun........................................................... 10

2.5. Program pensiun........................................................................ 10

2.6. Jenis dana pensiun menurut UU No.11 thn 1992.................... 14

2.7. Manfaat Dana Pensiun............................................................. 14

2.8 Fungsi program dana pensiun ................................................ 15

2.9 Sistem pembayaran manfaat pensiun .................................... 15

3.0 Prinsip penyelenggaraan dana pensiun ................................ 15

3.1 Peraturan dana pensiun .......................................................... 16

BAB III PENUTUP

3.1 KESIMPULAN........................................................................ 16

3.2 SARAN...................................................................................... 17

DAFTAR PUSTAKA.............................................................................. 18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Berdasarkan teoritis tentang wawasan nusantara, latar belakang falsafah pancasila, latar belakang pemikiran aspek kewilayahan, aspek social budaya dan aspek kesejahteraan, terbentuklah satu wawasan Nasional Indonesia yang disebut Wawasan Nusantara. Wawasan nusantara merupakan cara pandang bangsa tentang diri dan lingkunganny, yang dilandasi pancasila dan undang-undang 1945 yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bermasyarakat dan mempunyai tindak kebijaksanaannya dalam mencapai tujuan nasional.

Di era globalisasi ini, peranan Wawasan Nusantara sebagai landasan visional semakin berkurang penerapannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan cukup banyak konflik baik internal maupun eksternal yang terjadi akhir-akhir ini yang belum dapat teratasi dengan baik karena rapuhnya landasan visional bangsa Indonesia. Sebagai contoh kasus Sipadan dan ligitan yang kini telah menjadi milik Malaysia, menjadi bukti lemahnya bangsa Indonesia memahami konsep Wawasan Nusantara. Karna itulah Wawasan nusantara perlu menjadi pola yang mendasari cara berfikir, bersikap dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, dan menangani permasalahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan keutuhan wilayah tanah air.

Permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin hari semakin berat, maka penerapan dan pemahaman konsep wawasan nusantara sebagai landasan visional mutlak perlu ditanamkan kembali dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Euforia reformasi telah menghilangkan arah dalam pembangunan yang merata dan adil, karena hilangnya arah visional pembangunan bangsa. Era desentralisasi dan globalisasi saat ini, menjadi tantangan dan peluang bagi bangsa Indonesia untuk terus bertahan dan menjaga keutuhannya.Tantangan globalisai yang semakin besar akan merusak keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Apabila tidak memiliki arah pandangan hidup yang kuat. Pemahaman yang kuat tentang konsep wawasan nusantara dapat menjadi banteng dalam mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

1.2 Maksud dan tujuan

Maksud :v

Penulisan makalah ini disusun dengan maksud memberikan gambaran aktual tentang perkembangan situasi dan kondisi pertahanan, keamanan serta sebagai pedoman agar dapat memotifasi dan rambu-rambu dalam menentukan segala keputusan, tindakan bagi penyelenggaraan Negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar kelak kita dapat meneruskan kehidupan bernegara di era globalisasi dengan lebih baik.

Tujuanv

Penulisan ini diharapkan menjadi acuan dalam mewujudkan nasionalisme yang tinggi dalam segala aspek kehidupan yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dari pada kepentingan individu, golongan, kelompok, suku bangsa atau daerah dan memperkokoh ketahanan nasional terutama dalam masa pembangunan menghadapi Era Globalisasi sekarang ini serta mengimplementasikannya atau mewujudkannya.

1.3. Ruang lingkup

Ruang lingkup dalam penulisan ilmiah ini adalah seluruh aspek yang bersangkutan terhadap pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu juga mencakup aspek-aspek pendukung kesatuan dan persatuan Negara ini.

Batasan-batasan materi atau masalah yang akan di bahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

2.1. Aspek Ideologi

2.2. Aspek Politik

2.3. Aspek Ekonomi

2.4. Aspek sosial budaya

2.5. Aspek pertahanan dan keamanan

BAB II

PEMBAHASAN

Aktualisasi Perwujudan Wawasan Nusantara

2.1 Aspek Ideologi

Dapat diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan ideologi bangsa Indonesia. Ketahanan ini diartikan mengandung keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara Indonesia

berbagai macam Ideologi yang berkembang di seluruh dunia, membuat bangsa Indonesia harus bisa menghadapi benturan kepentingan Ideologi sehingga bangsa Indonesia harus bisa membangun ketahanan Ideologi yang berdasarkan atas pancasila secara kuat kerana kita berada di antara liberalisme di selatan ( Australia dan Selandia Baru) dan komunisme di utara ( RRC, Vietnam dan Korea Utara). Karena itu kita harus memperkokoh ketahanan nasional

A. Macam-macam Ideologi di dunia :

a. Ideologi Dunia

Ø . Liberalisme(Individualisme)

Negara adalah masyarakat hukum (legal society) yang disusun atas kontrak semua orang (individu) dalam masyarakat (kontraksosial). Liberalisme bertitik tolak dari hak asasi yang melekat pada manusia sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun termasuk penguasa terkecuali atas persetujuan dari yang bersangkutan. Paham liberalisme mempunyai nilai-nilai dasar (intrinsik) yaitu kebebasan kepentingan pribadi yang menuntut kebebasan individu secara mutlak. Tokoh: Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau, Herbert Spencer, Harold J. Laski

Mengenai konsep liberalisme, dapat kita tarik beberapa pokok pemikiran yang terkandung di dalamnya, sebagai berikut:

o inti pemikiran : kebebasan individu

o perkembangan : berkembang sebagai respons terhadap pola kekuasaan negara yang absolut, pada tumbuhnya negara otoriter yang disertai dengan pembatasan ketat melalui berbagai undang-undang dan peraturan terhadap warganegara

o landasan pemikirannya adalah bahwa menusia pada hakikatnya adalah baik dan berbudi-pekerti, tanpa harus diadakannya pola-pola pengaturan yang ketat dan bersifat memaksa terhadapnya.

o system pemerintahan (harus): demokrasi

Ø Komunis (Class Theory)

Negara adalah susunan golongan (kelas) untuk menindas kelas lain. Golongan borjuis menindas golongan proletar (buruh), oleh karena itu kaum buruh dianjurkan mengadakan revolusi politik untuk merebut kekuasaan negara dari kaum kapitalis & borjuis, dalam upaya merebut kekuasaan atau memepertahankan komunisme.

Gelombang komunisme abad kedua puluh ini, tidak bisa dilepaskan dari kehadiran Partai Bolshevik di Rusia. Gerakan-gerakan komunisme international yang tumbuh sampai sekarang boleh dikatakan merupakan perkembangan dari Partai Bolshevik yang didirikan oleh Lenin

o inti pemikiran: perjuangan kelas dan penghapusan kelas-kelas dimasyarakat, sehingga negara hanya sasaran antara.

o landasan pemikiran : a. penolakan situasi dan kondisi masa lampau, baik secara tegas ataupun tidak, b. analisa yang cendrung negatif terhadap situasi dan kondisi yang ada, c. berisi resep perbaikan untuk masa depan dan, d. rencana-rencana tindakan jangka pendek yang memungkinkan terwujudnya tujuan-tujuan yang berbeda-beda.

o system pemerintahan (hanya): otoriter/totaliter/dictator

Ø Konservatisme

Hal atau unsure yang terkandung di dalamnya, antara lain:

o inti pemikiran : memelihara kondisi yang ada, mempertahankan kestabilan, baik berupa kestabilan yang dinamis maupun kestabilan yang statis. Tidak jarang pula bahwa pola pemikiran ini dilandasi oleh kenangan manis mengenai kondisi kini dan masa lampau

o filsafatnya adalah bahwa perubahan tidak selalu berarti kemajuan. Oleh karena itu, sebaiknya perubahan berlangsung tahap demi tahap, tanpa menggoncang struktur social politik dalam negara atau masyarakat yang bersangkutan.

o landasan pemikirannya adalah bahwa pada dasarnya manusia lemah dan terdapat “evil instinct and desires” dalam dirinya. oleh karena itu perlu pola-pola pengendalian melalui peraturan yang ketat

o system pemerintahan (boleh): demokrasi, otoriter

Ø Marxisme

Marxisme, dalam batas-batas tertentu bisa dipandang sebagai jembatan antara revolusi Prancis dan revolusi Proletar Rusia tahun 1917. Untuk memahami Marxisme sebagai satu ajaran filsafat dan doktrin revolusioner, serta kaitannya dengan gerakan komunisme di Uni Soviet maupun di bagian dunia lainnya, barangkali perlu mengetahui terlebih dahulu kerangka histories Marxisme itu sendiri.

Berbicara masalah Marxisme, memang tidak bisa lepas dari nama-nama tokoh seperti Karl Marx (1818-1883) dan Friedrich Engels (1820-1895). Kedua tokoh inilah yang mulai mengembangkan akar-akar komunisme dalam pengertiannya yang sekarang ini. Transisi dari kondisi masyarakat agraris ke arah industrialisasi menjadi landasan kedua tokoh diatas dalam mengembangkan pemikirannya. Dimana eropa barat telah menjdai pusat ekonomi dunia, dan adanya kenyataan di mana Inggris Raya berhasil menciptakan model perkembangan ekonomi dan demokrasi politik.

Tiga hal yang merupakan komponen dasar dari Marxisme adalah :

1. filsafat dialectical and historical materialism

2. sikap terhadap masyarakat kapitalis yang bertumpu pada teori nilai tenaga kerja dari David Ricardo (1772) dan Adam Smith (1723-1790)

3. menyangkut teori negara dan teori revolusi yang dikembangkan atas dasar konsep perjuangan kelas. Konsep ini dipandang mampu membawa masyarakat ke arah komunitas kelas.

Dalam teori yang dikembangkannya, Marx memang meminjam metode dialektika Hegel. Menurut metode tersebut, perubahan-perubahan dalam pemikiran, sifat dan bahkan perubahan masyarakat itu sendiri berlangsung melalui tiga tahap, yaitu tesis (affirmation), antitesis (negation), dan sintesisI (unification). Dalam hubungan ini Marx cendrung mendasarkan pemikiran kepada argumentasi Hegel yang menandaskan bahwa kontradiksi dan konflik dari berbagai hal yang saling berlawanan satu sama lain sebenarnya bisa membawa pergeseran kehidupan social-politik dari tingkat yang sebelumnya ke tingkat yang lebih tinggi. Selain dari itu, suatu tingkat kemajuan akan bisa dicapai dengan jalan menghancurkan hal-hal yang lama dan sekaligus memunculkan hal-hal yang baru.

Ø Feminisme

Hal-hal pokok yang terkandung dalam feminisme, adalah:

o Inti pemikiran : emansipasi wanita

o Landasan pemikiran: bahwa wanita tidak hanya berkutat pada urusan wanita saja melainkan juga dapat melakukan seprti apa yang dilakukan oleh pria. Wanita dapat melakukan apa saja.

o System pemerintahan: demokrasi

Ø Sosialisme

Hal-hal pokok yang terkandung dalam Sosialisme, adalah:

o inti pemikiran : kolektifitas (kebersamaan) (gotong royong)

o filsafatnya : pemerataan dan kesederajatan

bahwa pengaturan agar setiap orang diperlakukan sama dan ada pemerataan dalm berbagai hal (pemerataan kesempatan kerja, pemerataan kesempatan berusaha,dll)

o landasan pemikiran : bahwa masyarakat dan juga negara adalah suatu pola kehidupan bersama. Manusia tidak bisa hidup sendiri-sendiri, dan manusia akan lebih baik serta layak kehidupannya jika ada kerja sama melalui fungsi yang dilaksakan oleh negara

o system pemerintahan (boleh): demokrasi, otoriter

Ø Fasisme

Semboyan fasisme, adalah “Crediere, Obediere, Combattere” (yakinlah, tunduklah, berjuanglah). Berkembang di Italia, antara tahun 1992-1943. setelah Benito Musolini terbunuh tahun 1943, fasisme di Italia berakhir. Demikian pula Nazisme di Jerman. Namun, sebagai suatu bentuk ideology, fasisme tetap ada.

Fasisme banyak kemiripannya dengan teori pemikiran Machiavelistis dari Niccolo Machiavelli, yang menegaskan bahwa negara dan pemerintah perelu bertindak keras agar “ditakuti” oleh rakyat. fasisme di Italis (=Nazisme di Jerman), sebagai system pemerintahan otoriter dictator memang berhasil menyelamatkan Italia pada masa itu (1922-1943) dari anarkisme dan dari komunism. Walaupun begitu, kenyataannya adalah, bahwa fasisme telah menginjak-nginjak demokrasi dan hak asasi.

o Inti pemikiran : negara diperlukan untuk mengatur masyarakat

o filsafat : rakyat diperintah dengan cara-cara yang membuat mereka takut dan dengan demikian patuh kepada pemerintah. Lalu, pemerintah yang mengatur segalanya mengenai apa yang diperlukan dan apa yang tidak diperlukan oleh rakyat

o landasan pemikiran : suatu bangsa perlu mempunyai pemerintahan yang kuat dan berwibawa sepenuhnya atas berbagai kepentingan rakyat dan dalam hubungannya dengan bangsa-bangsa lain. oleh karena itu, kekuasaan negara perlu dipergang koalisi sipil dengan militer yaitu partai yang berkuasa (fasis di Italia, Nazi di Jerman, Peronista di Argentina) bersama-sama pihak angkatan bersenjata

o system pemerintahan (harus) : otoriter

Ø Kapitalisme

Kapitalisme adalah bentuk system perokonomian

o inti pemikiran : perkonomian individu

o fisafat : negara tidak boleh mencampuri kegiatan-kegiatan perekonomian, khususnya menyangkut kegiatan perekonomian perseorangan

o landasan pemikiran : kebebasan ekonomi yang bersifat perseorangan pada instansi terakhir akan mampu mengangkat kemajuan perekonomian seluruh

o system pemerintahan : demokrasi

Ø Demokrasi

Demokrasi artinya hukum untuk rakyat oleh rakyat. kata ini merupakan himpunan dari dua kata : demos yang berarti rakyat, dan kratos berarti kekuasaan. Jadi artinya kekuasaan ditangan rakyat.

Sebenarnya pemikiran untuk melibatkan rakyat dalam kekuasaan sudah muncul sejak zaman dahulu. Di beberapa kota Yunani didapatkan bukti nyata yang menguatkan hal ini, seperti di Athena dan Sparta. Hal ini pernah diungkapkan Plato, bahwa sumber kepemimpinan ialah kehendak yang bersatu milik rakyat. dalam suatu kesempatan Aristoteles menjelaskan macam-macam pemerintahan, dengan berkata,“ada tiga mcam pemerintahan: kerajaan, aristokrasi, republik, atau rakyat memagang sendiri kendali urusannya.”

o inti pemikiran: kedaulatan ditangan rakyat

o filsafat : menurut Dr. M. Kamil Lailah menetapkan tiga macam justifikasi ilmiah dari prinsip demokrasi, yaitu:

ü ditilik dari pangkal tolak dan perimabngan yang benar, bahwa system ini dimaksudkan untuk kepentingan social dan bukan untuk kepentingan individu.

ü unjustifikasi berbagai macam teori yang landasan pemikiran. Rakyat membuat ketetapan hukum bagi dirinya sendiri lewat dewan perwakilan, yang kemudian dilaksanakan oleh pihak pemerintah atau eksekutif.

o system pemerintahan (harus) : domokrasi

Ø Neoliberalisme

1. Inti pemikiran : mengembalikan kebebasan individu

2. filsafat : sebagai perkembangan dari liberalisme

3. landasan pemikiran : setiap manusia pada hakikatnya baik dan berbudi pekerti

4. system pemerintahan : demokrasi

pemerintahan (boleh): demokrasi, otoriter

b. Ideologi Pancasila

Berdasarkan fasafah pancasila, Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai naluri, akhlak dan daya pikir, sadar akan keberadaannya yang serba terhubung dengan sesama, lingkungan, alam semesta dan dengan Penciptanya.Dengan demikian nilai-nilai Pancasila sesungguhnya telah bersemayam dan berkembang dalam hati sanubari dan kesadaran bangsa Indonesia, termasuk dalam menggali dan mengembangkan Wawasan Nasional

Falsafah Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan aspirasinya. Keyakinan ini dibuktikan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak awal proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang. Dengan demikian wawasan nusantara menjadi pedoman bagi upaya mewujudkan kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin kesatuan, persatuan dan keutuhan bangsa, serta upaya untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia. Ideologi ini juga merupakan tatanan nilai yang digali (kristalisasi) dari nilai-nilai dasar budaya bangsa Indonesia. Kelima sila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh sehingga pemahaman dan pengamalannya harus mencakup semua nilai yang terkandung didalamnya.

Ketahanan ideologi diartikan sebagai kondisi dinamik kehidupan ideologi bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan yang dari luar/dalam, langsung/tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara Indonesia.

Untuk mewujudkannya diperlukan kondisi mental bangsa yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara serta pengamalannya yang konsisten dan berlanjut.

Upaya memperkuat Ketahanan Ideologi memerlukan langkah pembinaan sebagai berikut:

1. Pengamalan pancasila secara obyektif dan subyektif

2. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia

3. Pendidikan moral Pancasila

4. Sesanti Bhineka Tunggal Ika dan konsep Wawasan Nusantara bersumber dari Pancasila

2.2 Aspek Politik

Ketahanan pada aspek politik diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan politik bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan kehidupan politik bangsa dan Negara Republik Indonesia berdasar Pancasila dan UUD 1945. Implementasi wawasan nusantara pada kehidupan politik akan mencipatkan iklim penyelenggaraan Negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat.

konsep politik bangsa Indonesia yang memandang Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, meliputi tanah (darat), air (laut) termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya dan udara di atasnya secara tidak terpisahkan, yang menyatukan bangsa dan negara secara utuh menyeluruh mencakup segenap bidang kehidupan nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan yang berdasarkan ide nasionalnya yang berlandaskan pancasila dan UUD 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, bermartabat serta menjiwai tata hidup dalam mencapai tujuan perjuangan nasional. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi politik dan kenegaraan yang merupakan manifestasi pemikiran politik bangsa Indonesia telah ditegaskan dalam GBHN dengan Tap. MPR No.IV tahun 1973. Penetapan ini merupakan tahapan akhir perkembangan konsepsi negara kepulauan yang telah diperjuangkan sejak Dekrarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957.

Pada saat ini,politik Indonesia sangatlah memprihatinkan.Sangat disayangkan Negara Indonesia masih kurang akan pemahaman berpolitik. Seharusnya bangsa ini belajar dari politik Negara-negara yang maju agar dapat meningkatkan kehidupan berpolitik bangsa

Upaya mewujudkan ketahanan pada aspek politik sebagai berikut:

a. Politik Dalam Negeri

1. Sistem pemerintahan yang berdasarkan hokum

2. Mekanisme politik yang memungkinakan adanya perbedaan pendapat

3. Terjalin komunikasi politik timbal balik antara pemerintah dan masyarakat

b. Politik Luar Negeri

1. Hubungan luar negeri ditujukan untuk meningkatkan kerjasama

interansional di berbagai bidang

2. Politik luar negeri terus dikembangkan menurut prioritas dalam

rangka meningkatkan persahabatan dan kerjasama antar Negara

3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu dilaksanakan

dengan pembenahan sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan

4. Perjuangan bangsa Indonesia yang menyakut kepentingan Nasional

Politik Luar Negeri Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bebas dan aktif. Bebas yaitu Indonesia tidak memihak pada kekuatan-kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Aktif yaitu Indonesia dalam percayuran internasional tidak bersifat reaktif dan tidak menjadi obyek, tetapi berperan atas dasar cita-citanya.

Untuk mewujudkan ketahanan aspek politik diperlukan kehidupan politik bangsa yang sehat dan dinamis yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang bersadarkan Pancasila UUD ’45 ketahanan pada aspek politik dalam negeri adalah Sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum, mekanisme politik yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat. Kepemimpinan nasional yang mengakomodasikan aspirasi yang hidup dalam masyarakat.

Ketahanan pada aspek politik luar negeri adalah dengan meningkatkan kerjasama internasional yang saling menguntungkan dan meningkatkan citra positif Indonesia. Kerjasama dilakukan sesuai dengan kemampuan dan demi kepentingan nasional. Perkembangan, perubahan, dan gejolak dunia terus diikuti dan dikaji dengan seksama.memperkecil ketimpangan dan mengurangi ketidakadilan dengan negara industri maju. Mewujudkan tatanan dunia baru dan ketertiban dunia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melindungi kepentingan Indonesia dari kegiatan diplomasi negatif negara lain dan hak-hak WNI di luar negeri perlu ditingkatkan.

2.3 Aspek Ekonomi

1) Perekonomian secara umum

Perekonomian adalah salah satu aspek kehidupan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, yang meliputi produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa dan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perekonomian yang dianut oleh suatu Negara akan memberi corak pada kehidupan Negara tersebut.

2) Perekonomian indonesia

Sistem perekonomian bangsa indonesia mengacu pada pasal 33 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa sistem perekonomian Indonesia di susun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh ngara dan dipergunakan sebesarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sistem perekonomian sebagai usaha bersama berarti bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan roda perekonomian dengan tujuan untuk mensejahteraan bangsa. Perekonomian tidak hanya dijalankan oleh pemerintah dan di wujudkan dalam bentuk kegiatan badan-badan usaha milik negara. Masyarakat dapat turut serta dalam kegiatan perekonomian dalam bentuk usaha-usaha swasta di berbagai bidang.

3) Wawasan Nusantara pada Aspek Ekonomi

Wilayah nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, seperti posisi khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang besar, serta memiliki penduduk dalam jumlah cukup besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan perindustrian

Aktualisasi wawasan nusantara dalam kehidupan ekonomi bertujuan agar menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Disamping itu mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antara daerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri.

Dalam bidang ekonomi, implementasi wawasan nusantara akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam Pembangunan ekonomi juga harus memperhatikan keadilan dan keseimbangan antar daerah. Oleh sebab itu, dengan adanya otonomi daerah dapat menciptakan upaya dalam keadilan ekonomi dan ketahanan ekonomi.

Prinsip-prinsip implementasi wawasan nusantara dalam bidang ekonomi yaitu:

§ Kekayaan di wilayah nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan milik bersama bangsa untuk memenuhi kebutuhan di seluruh wilayah Indonesia secara merata.

§ Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah masing-masing dalam pengembangan kehidupan ekonominya.

§ Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah nusantara diselenggarakan sebagai usaha bersama dengan asas kekeluargaan dalam sistem ekonomi kerakyatan untuk kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya.

Contoh implementasi wawasan nusantara dalam bidang ekonomi diantaranya dengan menyeimbangkan Keuangan Pusat dan Daerah dengan keluarnya Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Pembagian keuangan yang semula hampir 80% anggaran daerah harus menunggu didatangkan dari pusat, padahal 90% hasil-hasil daerah diserahkan pada pemerintahan pusat, kini pada UU tersebut diubah menjadi :

1) Hasil Pajak Bumi dan Bangunan, 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk daerah.

2) Hasil Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, 20% untuk pusat, 80% untuk daerah.

3) Hasil kehutanan, pertambangan umum dan perikanan, 20% untuk pusat dan 80% untuk daerah.

4) Hasil minyak bumi, 85% untuk pusat, 15% untuk daerah dan gas alam, 70% untuk pusat dan 30% untuk daerah.

Bahkan, porsi daerah ditambah lagi dengan adanya “Dana Alokasi Umum” yang dialokasikan untuk daerah-daerah dengan perimbangan tertentu, yang jumlah totalnya adalah 25% dari penerimaan dalam negeri APBN, sebagai perimbangan.

Selain itu masih banyak sekali cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan perekonomian bangsa ini.

4) ketahanan pada aspek ekonomi

Ketahanan Ekonomi diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan perekonomian bangsa dan negara berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Pencapaian tingkat ketahanan ekonomi memerlukan pembinaan sebagai berikut:

1. Sistem ekonomi Indonesia diarahkan untuk dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata di seluruh wilayah Nusantara melalui eknomi kerakyatan.

2. Ekonomi Kerakyatan harus Menghindari:

o Sistem free fight liberalism: Menguntungkan pelaku ekonomi yang kuat.

o Sistem Etastisme: Mematikan potensi unit-unit ekonomi diluar sektor negara.

o Monopoli: Merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.

3. Struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang antara sektor pertanian, perindustrian dan jasa.

4. Pembangunan ekonomi dilaksanakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dibawah pengawasan anggota masyarakat memotivasi dan mendorong peran serta masyarakat secara aktif.

5. Pemerataan pembangunan dan pemanfaatan hasilnya dengan memperhatikan keseimbangan dan keserasian pembangunan antarwilayah dan antar sektor.

6. Kemampuan bersaing harus di tumbuhkan secara sehat dan dinamis.

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan ekonomi

1) Bumi dan sumber daya alam

2) Tenaga kerja

3) Modal

4) Industrialisasi

5) Teknologi

6) Hubungan ekonomi luar negri

7) Prasarana

8) manajemen

2.4 Aspek Sosial Budaya

Budaya/kebudayaan secara etimologis adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh kekuatan budi manusia. Kebudayaan diungkapkan sebagai cita, rasa dan karsa (budi, perasaan, dan kehendak).

Sosial budaya adalah faktor dinamik masyarakat yang terbentuk oleh keseluruhan pola tingkah laku lahir batin yang memungkinkan hubungan sosial diantara anggota-anggotanya.Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan sosial, yaitu Mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda, dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal.

2.4.1 kondisi sosial budaya di Indonesia

Sosial Budaya terdiri dari dua kata dimana pada masing-masing kata tersebut mempunyai arti. Sosial adalah Pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat yang mengandung nilai-nilai kebersamaan, senasib, sepenanggungan, solidaritas yang merupakan unsur pemersatu. Sedangkan Budaya yaitu sistem nilai yang merupakan hasil hubungan manusia dengan cipta rasa dan karsa yang menumbuhkan gagasan-gagasan utama serta merupakan kekuatan pendukung penggerak kehidupan.

Pengembangan budaya Indonesia, untuk melestarikan kekayaan Indonesia, serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar budaya.

2.4.2 kebudayaan nasional

Kebudayaan diciptakan oleh faktor manusia, lingkungan alam, lingkungan psikologis, dan lingkungan sejarah. Dalam setiap kebudayaan daerah terdapat nilai budaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh budaya asing.

Kebudayaan nasional merupakan hasil akulturasi dari budaya-budaya daerah atau budaya asing yang kemudian diterima sebagai nilai bersama seluruh bangsa Indonesia. Akulturasi budaya harus berjalan secara wajar dan alamiah tanpa unsur paksaan dan dominasi budaya terhadap budaya lainnya.

Kebudayaan Nasional sendiri merupakan identitas yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Identitas bangsa Indonesia adalah manusia dan masyarakat yang memiliki sifat-sifat dasar sebagai berikut :

1. Religius

2. Kekeluargaan

3. Hidup serba selaras

4. Kerakyatan

2.4.3 ketahanan pada aspek social budaya

Wujud ketahanan sosial budaya tercermin dalam kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional, yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha esa, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi dan seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.

Untuk mewujudkan keberhasilan ketahanan sosial budaya warga negara Indonesia perlu: Kehidupan sosial budaya bangsa dan masyarkat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, maju, dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi dan seimbang serta mampu menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan bidang sosial budaya:

TradisiØ

PendidikanØ

Kepemimpinan nasionalØ

Tujuan nasionalØ

Kepribadian nasionalØ

2.4.4 Wawasan nusantara dalam aspek sosial budaya

Implementasi wawasan nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia Tuhan. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal usul daerah, agama, atau kepercayaan,serta golongan berdasarkan status sosialnya. Budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu kesatuan dengan corak ragam budaya yang menggambarkan kekayaan budaya bangsa. Budaya Indonesia tidak menolak nilai-nilai budaya asing asalkan tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa sendiri dan hasilnya dapat dinikmati.

Sesuai dengan sifatnya, kebudayaan merupakan warisan yang bersifat memaksa bagi masyarakat ybs, artinya setiap generasi yang lahir dari suatu masyarakat dengan serta merta mewarisi norma-norma budaya dari generasi sebelumnya. Warisan budaya diterima secara emosional dan bersifat mengikat ke dalam (Cohesivness) sehingga menjadi sangat sensitif.

Berdasar ciri dan sifat kebudayaan serta kondisi dan konstelasi geografi, masyarakat Indonesia sangat heterogen dan unik sehingga mengandung potensi konflik yang sangat besar, terlebih kesadaran nasional masyarakat yang relatif rendah sejalan dengan terbatasnya masyarakat terdidik.

Secara universal kebudayaan masyarakat yang heterogen mempunyai unsur-unsur yang sama :

- sistem religi dan upacara keagamaan

- sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan

- sistem pengetahuan

- bahasa

- keserasian

- sistem mata pencaharian

- sistem teknologi dan peralatan

Besarnya potensi antar golongan di masyarakat yang setiap saat membuka peluang terjadinya disintegrasi bangsa semakin mendorong perlunya dilakukan proses sosial yang akomodatif. Proses sosial tersebut mengharuskan setiap kelompok masyarakat budaya untuk saling membuka diri, memahami eksistensi budaya masing-masing serta mau menerima dan memberi. Proses sosial dalam upaya menjaga persatuan nasional sangat membutuhkan kesamaan persepsi atau kesatuan cara pandang diantara segenap masyarakat tentang eksistensi budaya yang sangat beragam namun memiliki semangat untuk membina kehidupan bersama secara harmonis.

2.5 Aspek Pertahanan Keamanan

Ketahanan pertahanan dan keamanan diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia mengandung keuletan, ketangguhan, dan kemampuan dalam mengembangkan, menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan hambatan yang datang dari luar maupun dari dalam yang secara langsung maupun tidak langsung membahayakan identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Wujud ketahanan keamanan tercermin dalam kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara (Hankamneg) yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman.

Postur kekuatan pertahanan keamanan mencakup:

1. Struktur kekuatan

2. Tingkat kemampuan

3. Gelar kekuatan

Untuk mewujudkan keberhasilan Ketahanan Nasional setiap warga negara Indonesia perlu:

1. Memiliki semangat perjuangan bangsa dalam bentuk perjuangan non fisik yang disertai keuletan dan ketangguhan tanpa kenal menyerah dan mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta pencapaian tujuan nasional.

2. Sadar dan peduli akan pengaruh-pengaruh yang timbul pada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kehidupan pertahanan dan keamanan, yaitu Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif, karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara, seperti memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang menganggu keamanan kepada aparat dan belajar kemiliteran.

Membangun rasa persatuan, sehingga ancaman suatu daerah atau pulau juga menjadi ancaman bagi daerah lain. Rasa persatuan ini dapat diciptakan dengan membangun solidaritas dan hubungan erat antara warga negara yang berbeda daerah dengan kekuatan keamanan.

Membangun TNI yang profesional serta menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi kegiatan pengamanan wilayah Indonesia, terutama pulau dan wilayah terluar Indonesia.

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari pembahasam diatas dapat di simpulkan bahwa wawasan Nusantara merupakan cara pandang Bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Pertahanan Keamanan.

Fungsinya sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentikan segala kelejaksaan keputusan, tindakan dan perbuatan bagi penyelenggaraan ditingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hal ini tidak terlepas dari konsep-konsep yang merupakan ketahanan Nasional. Konsepsi ketahanan nasional akan menyangkut hubungan antar aspek yang mendukung kehidupan, yaitu:

A. Aspek alamiah (Statis)

Ø Geografi

Ø Kependudukan

Ø Sumber kekayaan alam

B. Aspek sosial (Dinamis)

1) Aspek Ideologi

2) Aspek Politik

3) Aspek Ekonomi

4) Aspek Sosial budaya

5) Aspek Ketahanan keamanan

Beberapa implementasinya yaitu :

- Pada kehidupan politik

- Pada kehidupan ekonomi

- Pada kehidupan sosial budaya

- Pada kehidupan pertahanan keamanan

Jadi dari pembahasan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa “Aktualisasi Perwujudan Wawasan Nusantara Memperkokoh Ketahanan Nasional Dalam Pembangunan Menghadapi Era Globalisasi” itu sanggat penting karena meliputi banyak aspek yang sangat berhubungan dengan ketahanan nasional di era sekarang ini.

3.2 Saran

Pertahanan dan keamanan Nasional yang semakin mendapat tantang oleh era globalisasi saat ini sangat perlu di waspadai oleh seluruh warga Negara. Karma itu perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat agar kembali mempererat kesatuan dan persatuan. Hal ini dapat menjawab tantangan yang di berikan dunia pada saat era globalisasi seperti saat ini. Dan setelah kita pahami dan mengerti tentang apa saja yang terkandung di dalam pembahasan ini sebaiknya kita harus implemantasikan atau di wujudkan dengan sebaik-baiknya, khusunya untuk anak muda penerus bangsa .